SURABAYA (Hidayatullah.or.id) — Pengurus Daerah Syabab Hidayatullah Surabaya menggelar diskusi ilmiah bertajuk “Urgensi Islam, Pancasila dan Pemuda untuk NKRI berdaulat” bertempat di Aula Luqman Al-Hakim Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/03/2019).

 

 

Ketua panitia acara, Dwi Agus, menuturkan acara ini diselenggarakan bertujuan untuk menghadirkan eksistensi organisai pemuda yang peduli bangsa, agama dan lebih-lebih kaum muda.

 

“Acara ini diadakan agar kita sebagai pemuda di tengah hiruk pikuk persoalan bangsa bisa menjadi refleksi kita bersama,” tutur mahasiswa STAIL program reguler ini.

 

Acara yang menghadirkan pakar sosiologi hukum dan filsafat Pancasila Prof Dr Suteki ini dibuka langsung oleh Dr Mashud selaku perwakilan Badan Pengurus Harian Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya.

 

Dalam sambutannya, Mashud berkata, forum diskusi ini menjadi titik tolak untuk memulai perubahan melalui wadah syabab (pemuda) dalam menghadapi krisis kesadaran pada tahun politik ini.

 

“Di tengah tahun politik bagaimana peran pemuda dalam menghadapi dinamika dengan mengadakan diskusi seperti yang sekarang ini. Harapan saya, syabab menjadi pion penggagas untuk hadirnya syabab-syabab di daerah lain,” kata Mashud yang juga dosen STAIL.

 

Diskusi ilmiah ini dipandu oleh dosen filsafat Islam STAIL Hidayatullah Surabaya, Muhammad Idris. Ia memberi prolognya bahwa pada masa reformasi ini Pancasila mulai cair didengungkan yang berbeda pada masa Orba ketika orang takut membicarakan ihwal kebebasan dan keadilan yang tertuang dalam substansi dasar negara.

 

“Membicarakan Pancasila sekarang mulai tak dikekang oleh rezim di era reformasi namun berbeda dengan masa Orba ketika otokritk dibungkam karena dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa waktu itu,” cerita Idris di hadapan peserta yang hadir.

 

Pemateri Suteki dalam mengulas tema (Islam, Pancasila, dan Pemuda) mengutip pernyataan dari Samuel P Huntington bahwa agama menjadi sentral penentu peradaban dunia yang mana relasi agama dengan negara tidak bisa dipisahkan.

 

“Sejak tahun 1945 ketika para pemuda mayoritas pemeluk agama Islam melakukan perlawanan terhadap para penjajah guna memerdekakan negaranya Indonesia,” terang Suteki, Guru Besar UNDIP Semarang itu.

 

Namun, lanjut pria yang pernah menjadi saksi ahli kebijakan presiden dalam Perppu Ormas itu menjelaskan, posisi Pancasila di NKRI yang masih menimbulkan beragam persepsi terkait kontradiktifnya terhadap penerapan sila-sila dalam Pancasila. Contohnya, kata dia, sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila yang kelima (Keadilan sosial) yang belum begitu terimplementasi dengan maksimal.

 

“Fungsi Pancasila yang menjadi pandangan hidup (way of life) mesti diterapkan secara kaffah sehingga tak luput darinya. NKRI kokoh bilamana Islam menjadi triger (penyemangat) berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

 

Acara ini kemudian diselingi dengan sesi tanya jawab dari peserta yang hadir dan ditutup dengan pemberian cenderamata dari panitia kepada pemateri dan para sponsor yang mendukung acara tersebut.* Dhani El-Muchardy